Archive for 2015
Bahan Bakar Hidrogen
Tak dapat disanggah lagi bahwa energi merupakan kebutuhan pokok manusia. Buktinya, konservasi energi terus dilakukan. Kayu, batubara, hingga minyak bumi adalah sederetan sumber energi yang stoknya mulai menipis. Kayu kurang efisien dijadikan energi karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar sehingga berdampak global warming. Batubara dan minyak bumi telah menipis setelah dikeruk sekian lamanya. Maka dari itu, ilmuwan terus meneliti dan berusaha menemukan sumber energi baru untuk mengatasi masalah tersebut dengan energi terbarukan.
Mengeksplorasi sumber energi menjadi hal penting diera sekarang. Tiap negara terus berusaha lepas dari ketergantungan energi dari negara lain. Minyak bumi sebagai energi massal sekarang, dikuasai oleh negara-negara timur laut. Ladang minyak sangat berlimpah di negara tersebut. Dengan sumber daya alam dan manusia yang memadai, mereka dapat mandiri dan memakmurkan bangsa dan negaranya. Tetapi lain halnya dengan negara yang bermodal sumber daya manusia, seperti Jepang, Cina, Belanda, India, dan Brazil. Mereka hanya memiliki segelintir ladang energi. Namun dengan sumber daya manusia yang memadai, mereka dapat mengonversi dan mengeksplorasikan apa yang ada di negaranya menjadi energi untuk mencukupi kebutuhan energi bangsanya. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia dengan kebutuhan energi?
Mancanegara mengakui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Minyak bumi, gas, angin, sinar matahari, panas bumi, dan air merupakan sumber energi berpotensi di Indonesia. Bandingkanlah kondisi bangsa Indonesia dengan negara yang bermodal sumber daya manusia. Tercatat, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen) 1). Akar dari masalah tersebut adalah tidak tercukupnya kebutuhan energi rakyat yang berdampak dengan inflasi. Penurunan jumlah kemiskinan secara statistik menjadi langkah penting bagi Indonesia. Di tahun 2012 ini, pemerintah merencanakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga tersebut akan berdampak dengan harga barang lainnya. Apalagi diakumulasikan dengan uang dari kasus korupsi. Apakah tingkat kemiskinan menurun?
Untuk keluar dari masalah energi, kita perlu mengeksplorasi potensi yang ada. BBG atau bahan bakar gas dapat dipertimbangkan menjadi alternatif. Demikian juga dengan batubara. Namun, gas dan batubara tergolong sebagai bahan bakar fosil, energi tak terbarukan, sehingga belum efektif untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Berdasarkan penelitian tahun 2005, batubara akan habis hingga 252 tahun lagi, minyak mentah dalam jangka waktu 32 tahun lagi, dan gas alam hanya tersisa 72 tahun lagi 2). Bahan bakar hidrogen, biomassa, panas bumi, dan kekuatan alam dapat menjadi pertimbangan untuk bebas dari bahan bakar fosil.
Dari sekian banyak energi terbarukan, BBH atau bahan bakar hidrogen merupakan energi yang ramah lingkungan. Produk hasil pembakarannya hanya air sehingga tidak menjadi polusi. BBH telah digunakan sebagai bahan bakar roket. Dengan hidrogen yang relatif sedikit direaksikan dengan oksigen menghasilkan energi yang dapat mengantarkan roket keluar angkasa. Prinsip ini telah menjadi pemikiran eropa untuk mencanangkan BBH sebagai sumber energi nasional, seperti Swedia dan Inggris. Indonesia yang memiliki sumber hidrogen berlimpah dapat dieksplorasi menjadi energi sehingga pencanangan BBH sebagai sumber energi nasional sangat cocok diterapkan.
Apa Itu BBH?
BBH atau bahan bakar hidrogen atau fuel cell adalah sumber energi masa depan bersifat ecoenergy dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan energi (listrik dan panas). BBH berbeda dengan kerja aki. Jika aki menghabiskan zat dari dalam untuk bekerja, sel bahan bakar memanfaatkan zat dari luar, seperti hidrogen dan oksigen, dan terus bekerja tanpa henti selama sumber bahan bakar tersedia 3). Hidrogen dihasilkan melalui proses tertentu dan disimpan, sedangkan oksigen berasal dari atmosfer. Hidrogen yang disimpan akan dicampur dengan oksigen dari atmosfer dan terjadi reaksi kimia. Reaksi ini merupakan pereaksian pembentukan air yang membebaskan energi. Energi tersebut dikonversi menjadi listrik hingga mendekati 100% dan sisanya adalah panas.
Mengapa Harus BBH?
Energi dapat dihasil dari berbagai cara, antara lain pembakaran, reaksi inti, dan mekanik. Reaksi inti digunakan dalam nuklir. Mekanik merupakan energi gerak secara fisika. Sedangkan pembakaran menggunakan oksigen sebagai reaktan untuk melepaskan ikatan kimia sehingga menghasilkan energi.
Menghasilkan energi dari BBH termasuk dalam proses pembakaran. Pembakaran BBH dapat diformulasikan :
2H2 + O2 2H2O + Energi
Pembakaran hidrogen tersebut terjadi secara eksotermik. Hidrogen
tergolong molekul yang sangat reaktif sehingga pembakaran dapat
berlangsung dengan mudah. Reaksi menghasilkan dua molekul air yang
terdiri dari sepasang ikatan O—H. Energi total yang dihasilkan reaksi
pembakaran hidrogen ini adalah 482 kJ, energi yang cukup besar untuk
membuat suatu ledakan.Bandingkan dengan reaksi pembakaran gas alam (metana), minyak (minyak bumi), dan biomassa dengan pembakaran hidrogen. Formulasi pembakaran metana, minyak, biomassa secara berurutan:
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
2(-CH2-) + 3O2 2CO2 + 2H2O
C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
Pembakaran metana menghasilkan energi sebesar 810 kJ, minyak sebesar
1220 kJ, dan biomassa 1257 kJ. Secara analisa dapat dilihat dari tiap
mol oksigen yang dibutuhkan masing-masing bahan bakar dalam pembakaran.
Metana membutuhkan 2 mol oksigen untuk menghasilkan energi sebesar 810
kJ. Hal ini berarti pembakaran metana tiap mol oksigen adalah 405 kJ.
Pembakaran minyak tiap mol oksigennya menghasilkan energi sebesar 407
kJ. Pembakaran biomassa menghasilkan 419 kJ per mol oksigen. Bandingkan
dengan energi yang dihasilkan pembakaran hidrogen sebesar 482 kJ per mol
oksigen 4). Kebutuhan oksigen dalam pembakaran lebih efisien hidrogen dan menghasilkan pembakaran sempurna.Sumber Hidrogen
Hidrogen adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Kebanyakan bintang dibentuk oleh hidrogen dalam keadaan plasma. Senyawa hidrogen relatif langka dan jarang dijumpai secara alami di bumi, dan biasanya dihasilkan secara industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana 5).
Hidrogen merupakan molekul yang sangat reaktif. Keberadaan hidrogen dibumi lebih banyak membentuk senyawa dengan unsur lainnya. Contohnya metana (CH4), air (H2O), dan sebagainya.
Hidrogen secara industri dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Namun, hasil dari pembakaran bahan bakar mencemari lingkungan. Metana menjadi reaktan dengan proses steam reforming menghasilkan CO2, CO, H2S, hidrogen, dan energi. Karbon monoksida inilah yang menjadi limbah sehingga perlu handling yang baik.
Produksi hidrogen dapat dijadikan sebagai bahan bakar, bahan baku proses industri kimia, dan sumber energi listrik Fuel Cell. Namun untuk mendapat hidrogen tersebut dengan cara yang tergolong sulit dan mahal, antara lain dengan cara produksi hidrokarbon, gasifikasi, biomassa, biologis, dan hidrokarbon 6). Hal ini menjadi permasalahan penerapan BBH karena harga hidrogen mahal.
Ilmuwan saat ini sedang meneliti dan mencari cara menghasilkan hidrogen yang efektif dan efisien sehingga layak untuk dipasarkan secara massal. Beberapa ilmuwan yang meneliti menghasilkan hidrogen efektif dan efisien tersebut adalah Koda, Kanarev, Mizuno, dan lain-lain. Pemikiran Koda, selain pemecahan ikatan atom antara hidrogen dan oksigen dalam air menggunakan arus listrik, dapat ditambahkan juga penggunaan teknik vibrasi ultrasonik disertai dengan gelombang radio untuk menaikkan efisien. Kristal piezoelektrik dilekatkan di dasar kuba logam yang diletakkan pada bahan fleksibel (karet). Jika kristal distimulasi oleh arus listrik dengan frekuensi resonansi sekitar 42,7 kHz, maka kristal akan bergetar dan kubah logam ikut bergetar sehingga terjadi resonansi pada air dan terdisosiasi menjadi gas hidrogen dan oksigen. Kanarev (peneliti asal Kuba) dan Mizuno (peneliti asal Jepang) meneliti elektrolisis plasma untuk mendapat hidrogen. 7) FT UI juga sedang meneliti elektrolisis plasma non thermal pada air untuk menghasilkan hidrogen. Sir William Robert Grove (peneliti asal Inggris) Fuel cell yang dibuatnya terdiri atas elektrolit asam, keping platina serta tabung gas oksigen dan hidrogen, dan menggunakan prinsip reaksi balik terbentuknya air, di mana hidrogen dan oksigen akan bereaksi dalam larutan asam dan menghasilkan air dan listrik dengan arus sebesar 12 ampere dan tegangan 1,8 volt 8). Masih banyak peneliti yang berusaha mencari cara menghasilkan hidrogen yang efektif dan efisien.
Penggunaan BBH
Penggunaan BBH hampir sama dengan aki, perbedaannya hanya proses menghasilkan energinya. Sel bahan bakar dan batere komposisinya sama, keduanya terdiri dari dua elektroda yang dipisahkan oleh larutan elektrolit. Dalam sel bahan bakar, reaktan bahan bakar diberikan ke salah satu elektroda yang berpori-pori dan oksigen dimasukkan ke dalam elektroda berpori lainnya 9). Elektroda terdiri dua macam, yaitu anoda dan katoda. BBH diletakkan di anoda yang dicampurkan dengan katalisator sehingga terbentuk empat elektron dan hidrogen positif, diformulasikan sebagai berikut:
H2 Katalisator 4e- + 4H+
Kemudian elektron dan hidrogen positif tersebut pindah ke katoda yang
terhubung dengan udara luar. Di katoda ini terjadi pembakaran dan
menghasilkan air, diformulasikan sebagai berikut:
4e- + 4H+ + O2 2H2O
Prinsip kerja BBH ini hanya secara umumnya. Modifikasi dan desain
lain masih banyak. Contohnya amonia Borane, sel BBH dan elektrolit
alkalin, dan sebagainya.Kelebihan dan Kekurangannya?
Ada beberapa kelebihan penggunaan BBH. Dari berbagai aspek sangat menjanjikan jika diterapkan di Indonesia, seperti aspek lingkungan, SDA, kesehatan, dan sebagainya. Produk dari penggunaan energi BBH ini adalah air. Dalam keadaan uap dan es, air tidak membahayakan kecuali digunakan dalam bentuk negatif. Sumber hidrogen sangat berlimpah di Indonesia. Air, metana, laut, batubara, dan sebagainya dapat menjadi sumber. Untuk menciptakan ecoenergy, air dan air laut dapat menjadi sumber. Sumber ini tidak akan pernah habis. Air hanya mengalami siklus, namun jumlah air adalah tetap sehingga sumber BBH selalu terbarukan.
Dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Prinsip ini adalah mutlak bagi kita sebagai makhluk Allah SWT. Kekurangan dari BBH ini, antara lain : produksi, perawatan alat, dan pengaturan jumlah pemakai kendaraan. Untuk menggunakan BBH secara massal perlu produksi dalam skala besar. Biaya produksi, distribusi, dan konsumsi harus diatur dengan baik. Perawatan alat penghasil energi juga menjadi kendala. Pereaksian hidrogen dengan oksigen bukan hanya air saja yang dihasilkan, sinar UV menjadi produk sampingnya. Resiko ledakan sangat rentan dalam penggunaannya. Para peneliti terus mencari cara meminimalisasi ledakan tersebut. Selain itu, pengaturan jumlah pemakai kendaraan menjadi hal penting dalam penerapan penggunaan BBH. Masalah kemacetan tidak lepas dari penggunaan kendaraan yang banyak. Maka dari itu, perlu tindakan dari pemerintah yang baik sehingga penerapan penggunaan BBH tidak memberi dampak negatif bagi masyarakat.
Bagaimana Cara Penerapannya di Indonesia?
Melihat keadaan birokrasi yang sangat sulit, mungkin penerapan ini tidak berhasil. Peneliti, mahasiswa, hingga siswa dapat berkontribusi mencari dan menggali cara penerapan BBH yang efektif dan efisien. Penerapan BBH harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
Dengan menelaah dan mengetahui dampak penggunaan BBH, dalam penerapannya harus dapat meminimalisasi kerugian yang akan terjadi. Pembenahan birokrasi perlu dilakukan. Melihat keadaan saat ini, penerapan BBH belum bisa diterapkan. Peraturan, hukum, dan kewenangan dipermainkan. Penerapan BBH ini memerlukan tindakan yang cepat. Maka dari itu, diperlukan pemerintah yang peka dan cepat untuk mengatasi hal-hal yang dapat merugikan rakyat dan negara.
Peneliti dapat berkontribusi menuju penerapan BBH ini. Mahasiswa, LIPI, hingga siswa merupakan perangkat dari peneliti. Peran semua perangkat diperlukan dalam menggali dan mengekplorasi penerapan BBH dari segi produksi dan penggunaan. Dengan begitu, kerugian dalam penerapan BBH ini dapat diminimalisasi nantinya.
Untuk memenuhi kebutuhan energi rakyat, secara perlahan kita dapat dialihkan BBM menjadi BBH. Untuk saat ini, BBG dan batubara dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan energi rakyat Indonesia. Melihat ke masa depan, BBH dapat menjadi program kerja jangka panjang dari pemerintah. Dengan begitu, kita dapat mandiri energi dan meningkatkan SDM menjadi lebih baik. INDONESIA BISA !
Sejarah Kabinet Sukiman
Setelah
kabinet natsir dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahan
sehingga mendapat mosi tidak percaya dari pemerintahan dan tepat pada
tanggal 21 maret 1951 perdana menteri natsir mengembalikan mandat
kepada presiden.
Presiden
soekarno kemudian menujuk sukiman ( dari partai masyumi ) dan
djojosukarto ( PNI ) menjadi formatur,walaupun menyalami sedikit
kesulitan namun pada akhirnya sukiman dan djojosukarto berhasil
membentuk kabinet koalisi antara masyumi dengan pni dan beberapa partai
kecil, kabinet ini lebih dikenal dengan sebutan kabinet sukiman yang
memliki 7 program pasal kerja yang mirip dengan kabinet natsir.
7 program kerja yangdi usung oleh kabinet sukiman adalah sebagai berikut ini:
1.pemulihan keamanan dan ketertiban
2.merebut kembali irian barat dari tangan belanda
3.menyembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat
4.meperjuangkan penyelesaian masalah irian barat
5.menyempurnakan organisasi angkatan perang
6.menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
7.konsolidasi dan menyempurnakan pemerntahan
Sama
seperti kabinet yang sebelumnya kabinet sukiman tidak berumur panjang
karena berbagai masalah membuat kedudukan kabinet sukiman tidak dapat
stabil dalam pemerintahan,masalah-masalah yang di hadapi kabinet
sukiman adalah sebagai berikut ini
· Hubungan dengan militer yang kurang baik
· Adanya pertukaran nota antara menteri luar negeri subardjo dengan kedutaan besar amerika serikat
· Kabinet sukiman dituduh telah memasukan indonesia kedalam blok barat
Akhirnya
kabinet sukiman mengalami nasip yang sama seperti kabinet
natsir,mengalami kejatuhan dan terpaksa mengembalikan mandat kepada
presiden soekarno,kabinet sukiman yang mulai memerintah dari 27 april
1951 dan berakhir pada tanggal 3 april 1952 dan jika di hitung masa
pemerintahan kabinet sukiman kurang dari satu tahun.
Kabinet Ali Sastroamijoyo II
Kabinet Ali Sastroamijoyo II dilantik 24 Maret 1955
Kabinet Ali Sastroamijoyo II didukung oleh Masyumi dan NU serta sejumlah
partai kecil. Kabinet Ali Sastroamijoyo II dilantik pada tanggal 24
Maret 1955. Program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah sebagai
berikut :
a. Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Lima Tahun.
b. Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.
c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
Beberapa kemajuan yang berhasil dicapai Kabinet Ali Sastroamijoyo II, antara lain sebagai berikut :
1. Dibangunnya Pabrik Semen Gresik.
2. Dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Pada masa pemerintah Kabinet Ali Sastroamijoyo II timbul pergolak yang
dilancarkan para dewan daerah. Mereka menentang pemerintah karena
pemerintah dinilai tidak berhasil dalam meningkatkan ekonomi. Adapun
beberapa dewan daerah yang memberontak tersebut antara lain sebagai
berikut :
a. Dewan Banteng di bawah pimpinan Kolonel Achmad Hussein.
b. Dewan Gajah di bawah pimpinan Kolonel Simbolon.
c. Dewan Garuda di bawah Letnan Kolonel Barlian.
d. Permesta di bawah Letnan Kolonel Ventje Sumual.
Berbagai dewan daerah tersebut menyatakan memisahkan diri dari kekuasaan
Republik Indonesia dan mengambil alih kekuasaan atas pemerintah daerah
mereka masing-masing. Di samping itu, Masyumi juga menyatakan keluar
dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II dengan menarik menteri-menterinya.
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanudin Harahap (12 Juli 1955-24 Maret 1956)
Kabinet Burhanudin
Harahap merupakan kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas
imbangan kekuasan parlemen sementara. Kabinet ini telah banyak
melaksanakan program dan mencapai keberhasilan dengan perbaikan masalah
dalam negeri yang mengganggu, tetapi kabinet ini telah mampu membuktikan
dengan keberhasilan program yang dicapainya dan kabinet ini mampu
menjaga keutuhannya sampai akhir jabatan.
b. Usaha Kabinet Burhanudin Harahap
Setelah gagalnya
Kabinet Ali I mempertahankan kepemimpinan Pemerintah akibat “Peristiwa
27 Juni 1955” segenap rakyat merasa tidak percaya lagi pada kewibawan
Pemerintah untuk mengatur negara. Maka Presiden menunjuk tim formatur
untuk membentuk kabinet baru yaitu menunjuk Burhanudin Harahap dari
partai Masyumi, sebenarnya Burhanudin ingin berkoalisi dengan PNI dan
Non partai tetapi gagal karena ketidaksepakatan. Maka terbentuklah
Kabinet baru dari partai Masyumi, dan koalisi partai-partai kecil,
Burhanudin Harahap sebagai Perdana Menteri yang mempunyai misi menitik
beratkan perhatian pada pemulihan kewibawaan dan kepercayaan rakyat dan
tentara terhadap Pemerintahan (Poesponegoro 1984).
Adapun usaha-usaha yang dilakukannya:
1) Melaksanakan
pemilu yang telah dilaksanakan Kabinet sebelumnya dan dapat terealisasi
pada Kabinet ini, sampai dengan tahun 1955 terjadi
kepincangan-kepincangan politik diliputi suasana demokrasi parlemen
model Belanda. Parpol tidak bertindak sebagai penyalur aspirasi rakyat
tetapi hanya memperjuangkan kepentingan golongan, maka Pemerintah
menanggapi tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu dan dapat
terealisasi pada Kabinet Burhanudin Harahap. Pelaksanaan pemilu untuk
DPR tanggal 29 September 1955 dan untuk konstituante tanggal 15 Desember
1955, empat parpol muncul sebagai pemenang PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Untuk DPR, PNI mendapat 57 kursi, masyumi 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI
39 kursi. Hasil dari pemilihan umum belum bisa memenuhi harapan rakyat,
karena tawar menawar kedudukan dan cekcok antar partai berlangsung
terus.
2. Pengisian
Jabatan KSAD yang menjadi lowong karena adanya pengunduran diri dari
Bambang Utoyo dan digantikan oleh Bambang Sugeng yang diboikot oleh
kolonel Zulkifli Lubis atau dikenal “Peristiwa 27 Juni 1955” yang
menjatuhkan Kabinet Ali II dan menjatuhkan wibawa Pemerintah, sehingga
untuk menentramkan keadaan, kebinet Burhanudin Harahap mengambil
tindakan dengan mengangkat kolonel A.H. Nasution (Bekas KSAD sebelumnya)
dengan pengangkatan ini Kabinet Burhanudin Harahap mendapatkan dukungan
dan simpati Angkatan Darat (AD) dan rakyat (Poesponegoro 1984).
c. Politik Luar Negeri
Pada masa Kabinet
Burhanudin Harahap ada beberapa prestasi mengenai politik Luar Negeri
yaitu berhasilnya Kabinet ini membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Dengan
ketentuan-ketentuan persetujuan ekonomi keuangan yang berarti untuk
Indonesia, dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan persetujuan
KMB. Yang kedua Kabinet Burhanudin Harahap berhasil mendapatkan bantuan
kredit pangan dari AS oleh Menlu dan Dubes AS yang bernilai $
96.700.000. diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun (Fernandes 1988:
95-97).
d. Kejatuhan Kabinet Burhanudin Harahap
Kabinet ini
memerintah 5-6 bulan setelah perhitungan suara hasil pemilu diumumkan
tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanudin Harahap mengundurkan diri,
menyerahkan mandatnya kepada presiden karena tidak mendapatkan cukup
kursi dan masa tugasnya sudah habis. Jadi Kabinet ini jatuh bukan
keretakan didalam tubuh Kabinet ini dan juga bukan kelompok oposisi yang
mencetuskan mosi tidak percaya, Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet
Demissioner selama 20 hari sampai terbentuknya Kabinet baru (Lapian
1996).
Program Kerja Kabinet Masa Parlementer
- Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7 September 1950. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh. Natsir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian istimewa, seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Assaat, dan Ir Juanda.
Program kerja kabinet Natsir :
1) Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
2) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan memebentuk kelengkapan negara
3) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
5) Menyempurnakan organisasi angkatan perang
6) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi. - Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman merupakan kabimet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk apada tanggal 20 April 1951
Program kerja kabinet Sukiman :
1) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2) Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4) Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5) Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
6) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya
Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat.
Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif. - Kabinet Wilopo
Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri
Program kerja kabint Wilopo :
1) Mempersiapkan pemilihan umum
2) Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI
3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan. - Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)
Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya)
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2) Melaksanakan pemilihan umum
3) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD. e. Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi.
Program kerja Kabinet Burhanuddin :
1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2) Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.
- Kabinet Ali Satroamijoyo II
Kabinet keenam terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 di pimpin oleh Ali Satroamijoyo. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum.
Program kerja Kabinet Ali II :
1) Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2) Menyelesaikan masalah Irian Barat
3) Pembentukan provinsi Irian Barat
4) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda. - Kabinet Juanda
Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957.
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan RI
3) Melanjutkan pembatalan KMB
4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5) Mempercepat pembangunan
Kabinet Djuanda
II.I Proses
Terbentuknya Kabinet Djuanda
Proses terbentuknya Kabinet Djuanda
dilatarbelakangi suasana politik saat itu yang dalam kondisi mendesak dan
genting. Kondisi bangsa saat itu menuju perpecahan di antaranya akibat
polarisasi yang dilakukan partai-partai dan pembagian Jawa-luar Jawa. Struktur
ekonomi saat itu banyak dilakukan oleh orang-orang etnis China, sedangkan suku
Jawa mendominasi struktur dalam pemerintahan. Sentimen-sentimen kesukuan dan
kedaerahan menjadi jelas yang didorong oleh perbedaan-perbedaan daerah yang
diungkap dalam Pemilu 1955. Suku Sunda menyatakan kejengkelannya karena
orang-orang Jawa yang menguasai bidang pemerintahan. Masyarakat di luar Jawa
juga umumnya frustasi dengan nilai mata uang rupiah yang tinggi yang dianggap
sebagai puncak Pemerintah di Jakarta melalaikan tugasnya.[1]
Sejak 1952, militer di beberapa
daerah banyak menjalin kerjasama yang tak lazim dengan instansi-instansi sipil
di luar Jawa untuk memenuhi kebutuhan kesatuannya hingga penghasilan pribadi
mereka. Jakarta terutama Nasution dan para pengikutny tidak menyukai hal
tersebut, hingga setelah menjadi Kepala Staff Tetara pada bulan November 1956.
Nasution memulai kebijakan memindalahkan perwira secara besar-besaran yang
kebanyakan dari mereka telah banyak terlibat dalam perusahaan-perusahaan swasta
lokal. Hal tersebut menyebabkan pertalian pihak militer dan sipil terpecah
menjadi dua kelompok.
Puncaknya, saat ada usaha menawan
Menteri Luar Negeri yang berasal dari PNI, Ruslan Abdulgani dengan tuduhan
korupsi oleh pendukung kelompok militer yang menentang Nasution, yang
kebanyakan adalah perwira militer anti-Jakarta. Usaha penawanan ini digagalkan
oleh Nasution. Kelompok tersebut juga merencanakan kudeta dengan dukungan
beberapa perwira Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Kudeta yang dilancarkan saat
Presiden Soekarno tengah dalam kunjungan kenegaraan ke negara-negara komunis
pada 28 Agustus-16 Oktober 1956. Kudeta tersebut ingin memecat Nasution dan
menggulingkan pemerintahan kabinet sebelum Soekarno kembali ke Indonesia. Namun
pemberontakan tersebut digagalkan oleh kelompok pendukung Nasution sebelum bisa
memasuki Jakarta.
Rencana Presiden Soekarno tentang
pembubaran partai politik melalui pidatonya pada 28 Oktober 1956, membuat
militer gusar. Hal ini dikarenakan akan memunculkan kekuatan PKI dan kelompok
kiri di sekitar Soekarno. Dua hari kemudian Soekarno menyatakan pemikirannya
untuk membentuk Demokrasi Terpimpin. Masyumi menolak, sedangkan NU dan PNI
bersikap ambivalen. Murba dan PKI menyetujui pemikiran tersebut.
Tak berapa lama, pada Desember 1956,
militer di sejumlah daerah mengambil alih kekuasaan sipil seperti di Sumatera
Utara dan Selatan. Kondisi ini didukung perusahaan-perusahaan asing di sana,
Militer pun menangkapi anggota-anggota PKI yang menentang pengambil alihan
tersebut. Hilangnya kekuasaan atas Sumatera menyebabkan hilangnya sumber
perekonomian. Tuntutan otonomi khusus juga meluas hingga Kalimantan. Sulawesi,
dan Maluku.
Ancaman disintegrasi bangsa ini,
memaksa Nasution mengambil prakarsa untuk mengakhiri Demokrasi Parlementer.
Usulan membentuk Kabinet Hatta untuk meredam permasalahan ditolak oleh
Soekarno. Nasution lalu mendesak Presiden Soekarno mengumumkan keadaan darurat
perang di mana akan menempatkan militer sebagai pemegang kekuasaan dan
memberinya alat untuk mengurus perpecahan-perpecahan yang terjadi di internal
militer, yang disetujui oleh Presiden Soekarno. Pada 14 Maret 1957, Ali
mengundurkan diri dan Presiden Soekarno mengumumkan darurat perang. Otomatis,
posisi partai politik menjadi ‘bertahan’ dan sukar untuk saling bekerja sama
dalam mempertahankan Demokrasi Parlementer.
II.II Keanggotaan Kabinet Djuanda
Pada 9 April 1957, Soekarno
mengumumkan pembentukan Kabinet Karya Djuanda di bawah komando seorang
non-partai, Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Susunannya adalah
sebagai berikut:
1. Perdana
Menteri : Djuanda Kartawidjaja
Wakil Perdana Menteri : Hardi
: Idham Chalid
: J. Leimena
2. Menteri Luar
Negeri : Subandrio
3. Menteri Dalam
Negeri : Sanusi Hardjadinata
4. Menteri
Pertahanan : Djuanda
5. Menteri
Kehakiman :
GA Maengkom
6. Menteri
Penerangan : Soedibjo
7. Menteri
Keuangan :
Sutikno Slamet
8. Menteri
Pertanian : Sadjarwo
9. Menteri
Perdagangan : Prof. Drs.
Soenardjo
10. Menteri
Perindustrian : FJ
Inkiriwang
11. Menteri
Perhubungan :
Sukardan
12. Menteri
Pelayaran :
Mohammad Nazir
13. Menteri PU
dan Tenaga : Pangeran Mohammad Nur
14. Menteri
Perburuhan : Samjono
15. Menteri
Sosial : J. Leimena
16. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan : Prijono
17. Menteri
Agama : Mohammad
Iljas
18. Menteri
Kesehatan : Azis Saleh
19. Menteri
Agraria : R. Sunarjo
20. Menteri
Pengerahan Tenaga Rakyat :
A.M. Hanafi
21. Menteri
Negara :
FL Tobing
Chaerul Saleh
FL Tobing
Suprajogi
Wahid Wahab
Mohammad Yamin
II.III
Pencapaian Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda bekerja di bawah
bayang-bayang transisi Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Pun tugas
dari kabinet ini sangatlah berat terutama menghadapi pergolakan-pergolakan yang
terjadi di berbagai daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat dan menghadapi
masalah ekonomi yang sangat buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kabinet
Karya menyusun program yang disebut Pancakarya, yaitu:
1. Membentuk Dewan Nasional.
2.
Normalisasi
keadaan republik.
3.
Melancarkan
pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB.
4.
Memperjuangkan
Irian Barat.
5.
Mempercepat
proses pembangunan
Dewan
Nasional merupakan suatu badan baru yang bertujuan menampung dan menyalurkan
aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada di masyarakat. Walaupun
dewan ini telah terbentuk, namun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara
semakin meningkat. Terjadinya pergolakan di daerah-daerah yang menyebabkan
terganggunya hubungan antara pusat dengan daerah masih terus berlangsung. Hal
ini mengakibatkan sistem perekonomian nasional semakin bertambah parah.
Dalam
upaya menghadapi pergolakan daerah, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah
Nasional (Munas) pada tanggal 10-14 September 1957. Pada Munas itu dibahas
masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta
pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan
daerah serta antar kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik. Sebagai
upaya mewujudkan keputusan Munas, maka pada bulan Desember 1957 diselenggarakan
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Dalam Munap ini disusun rencana pembangunan
yang dapat memenuhi harapan daerah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah
pembangunan belum dapat direalisasikan, karena muncul berbagai peristiwa
nasional yang segera harus ditangani oleh pemerintah. Peristiwa yang dimaksud
itu adalah Peristiwa Cikini yaitu percobaan pembunuhan atas diri Presiden
Soekarno pada tanggal 30 November 1957.
Kabinet
Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas
perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13
Desember 1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut
teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6
mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di
wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan
lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah
Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan.
II.IV Akhir Kabinet Djuanda
Terwujudnya
Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal
ini dikarenakan terjadinya kelarutan waktu Konstituante dalam menyusun Undang-undang
Dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi bersidang. Maka, mulai
timbul keinginan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan
Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga membubarkan
Konstituante.
Pada
saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana
Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin mengatur secara
tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara
yang menjadi anggota partai politik. Hanya PKI-lah partai yang masih memiliki
kekuatan untuk dekat bersama Soekarno. Dengan kekuasaan yang sangat besar atas
diri Soekarno sebagai Presiden, maka demokrasi terpimpin telah menggusur
demokrasi parlementer.
Kabinet Wilopo
Biografi
dan Sekilas Tentang Wilopo
Nama : Wilopo
Gender :
Laki-laki
Tempat Lahir : Purworejo, Jawa
Tengah
Tanggal Lahir : 1908
Riwayat Karir :
·
Menteri muda perburuhan kabinet Amir
Syarifudin 1 dan kabinet Amir Syarifudin II (1947-1948)
·
Menteri Perburuhan Kabinet Republik
Indonesia Serikat (1949-1950)
·
Menteri Perdagangan dan Perindustrian
kabinet Sukirman-Suwiryo (1951-1952)
·
Menteri Luar Negeri Kabinet Wilopo
(1952)
·
Perdana Menteri Kabinet Wilopo (1952-1953)
·
Ketua Konstituante (1955-1959)
·
Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia
(1968-1978)
·
Anggota Komite Empat Tim Pemberantasan
Korupsi (1970)
Jabatan dalam kabinet :
·
Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet
Amir Syarifudin I masa kerja 3 Juli 1947-11 November 1947
·
Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet
Amir Syarifudin II masa kerja 11 November 1947-29 Januari 1948
·
Menteri Perburuhan dalam kabinet RIS
masa kerja 20 Desember 1949-6 Septembern1950
·
Menteri Luar Negeri dalam kabinet Wilopo
masa kerja 3 April 1952-29 April 1952
Sebelum menjadi Perdana Menteri, Wilopo juga pernah
menggantikan Ahmad Soebardjo menjadi menteri Luar Negeri pada tahun 1952.
Wilopo merupakan seorang politikus yang berasal dari partai PNI. Menjadi
Perdana Menteri didalam Kabinet ke-3 menggantikan posisi Sukiman Wiryosanjoyo
yang dianggap gagal dalam pemerintahan dikarenakan akibat ditandatanganinya
persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada
Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan
tafsiran bahwa Indonesia telah menyalahi atauran politik bebas-aktif dan
cenderung memasuki Blok Barat. Muncul pertentangan dari partai lainnya yaitu
Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada
kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus
mengembalikan mandatnya kepada presiden. Didalam Kabinet Sukiman ini, hasil
kerja yang didapat juga merupakan hasil kerja lanjutan Kabinet sebelumnya yaitu
kabinet Natsir.
Sedikit menyinggung tentang kabinet Sukiman sebelum
kita lebih lanjut membahas mengenai Kabinet Wilopo yang merupakan inti dari
makalah ini. Dilihat dari rancangan kerja pada Kabinet Sukiman, kabinet ini
memiliki beberapa program kerja dari beberapa sektor yaitu ekonomi kemakmuran
rakyat yaitu dengan memperbarui Hukum Agraria sesuai dengan kepentingan dan
kebutuhan para petani. Di bidang sosial meliputi persiapan undang-undang
tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum
dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Sedangkan dibidang pertahanan keamanan
menjalankan Negara yang tegas hukum, melindungi keamanan dan ketentraman warga
masyarakat. Dan juga mengenai Pemilu, untuk membentuk konstituante dan dalam
tempo yang singkat. Menjalankan politik luar negri yang bebas dan aktif yang
menuju perdamaian. Menyelenggarakan hubungan Indonesia dan Belanda atas dasar
Unie-Statuut, mempercepat peninjauan kembali hasil-hasil dari KMB. Sedangkan
masalah sengketa Irian Barat juga tidak ketinggalan dimasukkan kedalam program
kerja pada kabinet ini, ini merupakan suatu program kerja yang sulit
diselesaikan, terbukti kabinet pertama yaitu kabinet Natsir tidak mampu
menyelesaikan, dan di kabinet Sukiman sendiri terpaksa angkat tangan untuk
kasus ini. Tidak hanya itu, karena sengketa Irian Barat pula lah, Sukiman harus
menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Di masa Kabinet Sukiman,
perselisihan antara Presiden Soekarno dengan pemerintahan tetap terjadi.
Perselisihan itu terjadi karena ketidaksetujuan
Soekarno terhadap persetujan damai dengan Amerika
Serikat, begitupun Sukiman yang tetap mencoba membereskan anggota-anggota PKI.
Soekarno sendiri sering dianggap “berkoalisi” dengan PKI karena kesamaan
ideology antara Soekarno dan PKI yaitu yang sangat membenci neokolin,
imperalisme dan lain sebagainya. Kabinet ini berakhir jatuh pada tanggal 3
April 1952, setelah kurang lebih 1 tahun bertahan didalam demokrasi liberal.
Ketika Wilopo yang notabene merupakan seorang anggota
parlemen dari PNI menjadi perdana menteri (3 April 1952- 3 Juni 1953).
Merupakan koalisi antara PNI dan Partai Masyumi. Akan tetapi, kedua partai itu
pada awalnya kurang respect antar sesama partai untuk bekerjasama. Yang
akhirnya menimbulkan penyusunan kembali kekuatan-kekuatan politik secara
besar-besaran. PNI makin mencurigai motivasi-motivasi keagamaan dari beberapa
pimpinan Masyumi dan mencari sekutu untuk membantunya menunda pemilihan umum,
karena merasa takut bahwa Masyumi mungkin akan meraih kemenangan yang sangat
besar.
Proses
Terbentuknya Kabinet Wilopo
Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk
Sidik Joyosukarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi
menjadi formatur[1].
Presiden Sukarno meminta kepada para formatur untuk menyusun kabinet yang kuat
dan mendapatkan dukungan cukup dari parlemen. Usaha ini mengalami kegagalan,
karena tidak ditemukannya kesepakatan tentang siapa saja calon yang akan
didudukan didalam kabinet yang baru menggantikan Kabinet Sukiman yang dianggap
telah gagal dalam menjalankan amanatnya.
Terjadi
banyak permasalahan dalam kabinet ini, mulai dari adanya krisis moral yang
ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan
dan sikap hedonisme. Kemudian masalah Irian barat belum juga teratasi dari saat
pemerintahan kabinet Natsir. Ditambah lagi dengan hubungan Sukiman dengan
militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah
menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
Kejatuhan Kabinet Sukiman merupakan akibat
dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari
Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ).
Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat,
yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia
yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan
Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya
menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada
presiden.
Tanggal 19 Maret,
kedua formatur ini mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Presiden
pun akhirnya menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai seorang formatur yang baru. Pada
tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri dari :
PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI (Partai
Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra
(Partai Indonesia Raya). Partai Buruh dan PSII masing-masing 1orang dan
golongan orang tak berpartai 3 orang. Dalam menentukan tim di kabinetnya,
Wilopo mengusahakan adanya suatu tim yang dianggapnya sebagai Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah
kabinet yang ahli didalam bidangnya yang bukan merupakan wakil tunjukan
representative dari partai politiknya sehingga dapat secara bulat mendukung
kebijaksanaan pemerintah. Dalam
konstelasi politik saat itu kehadiran partai-partai kecil tetap diperhitungkan
agar dapat mencapai mayoritas dalam parlemen.
Sikap dan posisi partai-partai menjadi lebih jelas
lagi selama berlangsungnya perdebatan dalam DPR mengenai Keterangan Pemerintah
Program Kabinet. Pada sidang itu pemerintah tidak meminta kepercayaan,
melainkan hanya memberitahu kepada DPR bahwa pemerintah akan melanjutkan
pekerjaannya kecuali apabila DPR menghendaki lain. Suara yang setuju memberikan
dukungan bekerja kepada kabinet ada 125 suara melawan 5 suara yang tidak
setuju, terdiri dari Partai Murba dan SKI (Sarekat Kerakyatan Indonesia)
mengatakan tidak setuju, sedang Fraksi Progresif, PRN,PIR, Fraksi Demokrat dan
beberapa anggota tak berpartai disamping satu dua orang dari Masyumi abstein.
Berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1952, tanggal 3 April 1952
terbentuk kabinet dengan Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri
dijabat oleh Mr. Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi [2].
Keanggotaan Kabinet Wilopo
Di dalam Kabinet Wilopo ini, semua anggotanya
merupakan orang-orang yang ahli didalam bidangnya masing-masing (zaken
kabinet).Disini, Wilopo berperan ganda yaitu sebagai Perdana Menteri dan juga
Menteri Luar Negri. Sebelum menjadi seorang Perdana Menteri, mulanya Wilopo
mengawali karir di dalam wilayah perpolitikan adalah pada masa Kabinet Amir
Syarifudin 1 dan kabinet Amir Syarifudin II pada tahun 1947-1948 beliau
menjabat sebagai Menteri Muda Perburuhan. Dan dilanjutkan menjabat sebagai
Menteri Perburuhan Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tahun jabatan
1949-1950. Sedangkan didalam Kabinet Sukirman tahun 1951-1952 Wilopo menjabat
sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
Sedangkan Wilopo menunjuk Prawoto Mangkusasmito dari
Partai Masyumi sebagai wakil dalam Kabinetnya. Prawoto juga bukanlah tipe orang
yang mementingkan dirinya sendiri. Prawoto langsung
terjun ke dunia politik ketika masih disekolah Menengah, AMS, di Yogyakarta. Ia
memasuki Jong Java sampai
menjadi Indonesia Muda. Ia aktif di JIB (Jong Islamiten Bond). Dalam Partai Islam
Indonesia (PII) yang diketuai oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo ia duduk dalam
Pengurus Besarnya. Ketika partai politik Masyumi dibentuk tahun 1945 ia duduk
dalam Pimpinan Pusat, kemudian menjadi Sekretaris Umum dan terakhir tahun1959
sebagai Ketua Umum sebelum Masyumi dibubarkan oleh Sukarno. Dalam politik
pemerintahan, dia menjadi anggota KNIP (1946-1949), dan di zaman RIS
(1949-1950) menjadi ketuanya.
Sebagai Menteri
Luar Negeri peranan Wilopo digantikan oleh Mukarto pada 29 April 1952. Untuk
Menteri Dalam Negrinya sendiri, Wilopo mempercayakan kepada Mohamad Roem untuk
menangani. Sebelumnya, Roem juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri
pada masa Kabinet Syahrir (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), kemudian beliau juga
sukses mewakili atau sebagai dilegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Royen
tahun 1949. Di dalam Kabinet Natsir, beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negri
(6September 1950-20 Maret 1951).
Menteri Pertahanan diampu oleh Sri Sultan
Hamengkubuwono IX, kerja sama yang erat dengan kelompok-kelompok professional
dalam pimpinan pusat tentara pulih lagi. Namun, beliau
mengundurkan diri pada tanggal 2 Juni 1953 dan untuk
mengisi kekosongannya ini, maka dijabat oleh Wilopo.Padahal, di Kabinet yang
terdahulu atau Kabinet Natsir, beliau menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri.
Lukman Wiradinata ditunjuk Wilopo sebagai Menteri Kehakiman. Lukman Wiradinata
juga berjasa atas, Bursa Efek di Jakarta yang diaktifkan kembali dengan UU
Darurat Pasar Modal 1952, dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro
Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)
Sedangkan Arnold Mononutu dipercaya sebagai Menteri Penerangan. Beliau juga
pernah menjabat sebagai sebagai Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur. Mononutu
begitu beliau lebih dikenal, merupakan anak Minahasa yang memiliki pendirian
kuat untuk tetap teguh pada nasionalisme Indonesia, beliau merupakan anggota
dari Perhimpunan Indonesia, kemudian beliau juga tergabung dalam PNI. Tidak
hanya itu, beliau juga mewakili sidang Konstituante untuk mempertahankan
Pancasila khusunya sila pertama. Namun, tak banyak orang yang mengenal
Mononutu. Di Sulawesi Utara,nama beliau digunakan sebgai salah satu nama jalan.
Beralih ke Menteri Keuangan, pada masa Kabinet Wilopo ini yang bertugas
sebagai Menteri adalah Sumitro Joyohadikusumo, merupakan ahli ekonomi di
Indonesia. Beliau ini anak dari pendiri BNI 1946 yaitu Margono Joyohadikusumo
makanya tidak salah apabila Wilopo menempatkan beliau menjadi Menteri Keuangan.
Di Indonesia, siapa yang tidak mengenal Prabowo Subianto? Sumitro
Joyohadikusumo merupakan ayah dari Calon Presiden RI tahun 2014 ini, tak salah
jika buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayahnya salah satu kontibutor politik
di Indonesia dan anaknya pun mengikuti jejak sang ayah untuk berpartisipasi
dalam kancah perpolitikan di Indonesia.
Mohammad Sardjan, Mentri Pertanian. Merupakan salah
satu anggota dari Partai Masyumi daerah
Jawa Timur. Untuk Menteri Perdagangan sendiri ditangani oleh Sumanang. Mentri
Perhubungan diamanatkan untuk Djuanda, hal ini cocok disematkan untuk Djuanda
karena Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari
Jepang. Disusul pengambil-alihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan
dan obyek-obyek militer di Gudang Utara Bandung. . Tidak hanya itu, Ir. Djuanda
oleh kalangan pers dijuluki ‘menteri marathon’ karena karirnya sejak awal
kemerdekaan (1946) sudah menjabat sebagai menteri muda perhubungan sampai
menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (1957-1959) sampai menjadi
Menteri Pertama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1963).
Mentri P.U dan Tenaga dipercayakan kepada Suwarto,
dalam Kabinet sebelumnya Kabinet Sukiman beliau menjabat sebagai Menteri
Pertanian. Mentri Perburuhan dikomandani oleh Iskandar Tedjasukmana, beliau
sudah sangat berpengalaman didalam bidang perburuhan. Pada masa Kabinet Natsir
beliau juga dipercaya untuk mengambil alih hingga cabinet selanjutnya pun
Iskandar Tedjakusuma tetap dipercaya untuk menjadi Mentri Perburuhan. Untuk
Mentri Sosial sendiri, Wilopo menunjuk Anwar Tjokroaminoto. Dalam Mentri
kabinet Amir Syarifudin II pun beliau berkontribusi menjadi Menteri Negara.
Sayangnya, pada tanggal 9 Mei 1953 putra dari HOS Tjokroaminoto ini digantikan
posisinya oleh Panji Suroso karena Anwar Tjokroaminoto lebih memilih untuk
mengundurkan diri.
Bahder Johan adalah nama salah satu mentri yang ada
didalam Kabinet Wilopo, beliau menjabat sebagai Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan. Pemuda asal Padang, Sumatera Barat ini memang layak menjadi
menteri, ditilik dari masa mudanya yang aktif terlibat dalam Kongres Pemuda dan
juga salah satu pimpinan Jong Sumatranan Bond, pidatonya yang menyangkut
tentang kedudukan wanita dilarang keras oleh pihak Hindia Belanda. Beliau ini
juga mendapat kedudukan yang sama sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
pada masa Kabinet Natsir. Sedangkan Menteri Agama diamantkan kepada Fakih
Usman, Fakih Usman sendiri merupakan seorang aktivis Islam di Indonesia dan
politikus dari Partai Masyumi, jabatan sebagai Menteri Keagamaan pernah ia
jalani pada masa Kabinet Halim semasa Republik Indonesia Serikat. Fakih menjadi
bendahara. Selama pendudukan Jepang dan Revolusi Nasional Indonesia, Fakih
terus mendalami bidang tersebut. Sekaligus menjalani dua periode sebagai
Menteri Agama Republik Indonesia, Fakih menjadi lebih berpengaruh di
Muhammadiyah.
Ia berjasa sebagai wakil ketua di bawah beberapa
pemimpin sebelum dijadikan Ketua Umum Muhammadiyah pada akhir tahun 1968.
Selama menjabat didalam kabinet Wilopo, Fakih mulai program dengan reformasi
dalam Kementerian Agama, meresmikan tujuan kementerian: untuk menyediakan guru
agama, menjelaskan hubungan menghargai antar-agama yang baik, dan menentukan
tanggal hari raya. Ia juga berusaha untuk meninjau ulang struktur kementerian.
Kementerian juga melanjutkan peningkatan mutu pendidikan agama agar generasi
muda pada saat itu tidak hanya tumbuh akan nasionalisme saja namun diimbangi
dengan pendidikan agama yang baik dan memberangkatkan ribuan jemaah haji yang
berangkat dari Indonesia ke Mekkah setiap tahun.
J. Leimena, dipercaya menjabat sebagai Menteri
Kesehatan pada masa Kabinet Wilopo ini. Dr. Johannes Leimena atau yang sering
disebut dengan Leimena , merupakan seorang tokoh nasional yang berasal dari
Indonesia bagian timur yaitu Ambon. Leimena adalah lulusan dari kedokteran
STOVIA Surabaya. Beliau juga merupakan seorang pendiri Gerakan Mahasiswa
Kristen Indonesia atau GMKI tahun 1950 . Tidak hany itu, Leimena juga aktif dalam
bidang politik yaitu Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang terbentuk di
tahun 1945 dan pada tahun 1950, ia terpilih sebagai ketua umum dan memegang
jabatan ini hingga tahun 1957. Selain di Parkindo, Leimena juga berperan dalam
pembentukan DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia, kini PGI), juga pada tahun
1950. Di lembaga ini Leimena terpilih sebagai wakil ketua yang membidangi
komisi gereja dan negara. Beliau ini, merupakan satu-satunya menteri di
Indonesia yang mampu menjabat selam 21 tahun berturut-turut tanpa putus.
Didalam kabinet-kabinet sebelumnya, Leimena juga diangkat sebagai Menteri
Kesehatan, kemudian kabient-kabinet setelahnya juga mempercayakan Leimena
sebagai Menteri Kesehatan yaitu pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dan
Menteri Sosial pada masa Kabinet Juanda.
Untuk Menteri Negara (Menteri Urusan Pegawai) sendiri,
Wilopo mempercayakan Panji Suroso. Panji Suroso juga pernah menjabat sebagai
gubernur di Jawa Tengah yang pertama yaitu pada tahun 1945. Sedangkan per
tanggal 11 Mei 1953 Menteri Urusan Pegawai ditiadakan dan Pandji Suroso
menggantikan Anwar Tjokroaminoto yang mengundurkan diri pada tanggal 9 Mei 1953
sebagai Menteri Sosial. Pada masa Kabinet Natsir, beliau pernah menjabat
sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Program
Kerja Kabinet Wilopo
Didalam
sebuah pemerintahan pastilah dibutuhkan program-program kerja yang telah
dicanangkan dan akan dilakukan. Program-program kerja ini diharapkan mampu
untuk menjadikan Indonesia kearah yang lebih baik daripada kabinet-kabinet
sebelumnya. Berikut merupakan susunan rencana program kerja yang dicanangkan
oleh Wilopo selama kabinetnya berlangsung :
·
Organisasi Negara
·
Kemakmuran
·
Keamanan
·
Perburuhan
·
Pendidikan dan pengajaran
·
Luar negeri.
Sebenarnya program-program kabinet Wilopo ini tidak
berbeda jauh dengan program yang dicanangkan oleh kabinet Natsir dan Sukiman.
1. Organisasi
Negara
Melaksanakan
pemilu untuk konstituante dan dewan-dewan daerah,
·
Namun,
pemilu konstituante yang demokratis baru ada pada pemilahan umum tahun 1955.
Pelaksanaan pemilu dalam kabinet Wilopo ini sama seperti kabinet sebelumnya,
tetap mengalami kegagalan. Kegagalan ini adalah akibat dari tidak matangnya
kegiatan perencanaan sebelum pelaksanaan pemilu untuk konstituante.
·
Menyelesaikan penyelenggaraan dan
mengisi otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan dan mengisi otonomi daerah ini
Kabinet Wilopo bertujuan agar kondisi pemerintahan yang cukup kacau di
daerah-daerah dapat membaik. Serta meningkatkan tingkat kestabilan daerah
akibat perekonomian yang kian menurun.
·
Menyederhanakan organisasi pemerintah
pusat. Hal ini bertujuan agar pengaturan organisasi oleh kabinet mudah
dilakukan. Karena jika organisasi terlalu banyak kontrol akan sulit dilakukan.
·
Kabinet juga merencanakan untuk
memperkecil jumlah birokrasi dan militer. Namun,disini timbul pertentangan dari
PNI yang merasa tidak senang terhadap setiap usaha untuk mengurangi birokrasi,
sedangkan pengurangan-pengurangan yang direncanakan di kalangan militer
menimbulkan suatu konflik yang gawat dalam tubuh tentara.
2. Kemakmuran
- Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat. Tujuan ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang ekonomi. Paling tidak rakyat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yaitu kebutuhan bahan makanan pokok. Melalui usaha peningkatan kemakmuran, rakyat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup agar lebih layak yang tentunya akan membantu meningkatkan upaya pembangunan negara.
- Melanjutkan usaha perubahan agraria. Masyarakat Indonesia kala itu mayoritas merupakan penduduk yang bermata pencahariannya sebagai petani. Dengan melakukan perubahan di bidang agraria diharapkan rakyat mampu memnuhi kebutuhan hidupnya bahkan dapat menjual hasil pertaniannya sebagai barang ekspor. Hal ini dibuktikan dengan beberapa munculnya Undang-Undang ,mengenai ke agrarian antara lain: Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Nr 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20) Sebagai Undang-Undang.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri.
·
Program ekonomi benteng juga
diteruskan pada masa kabinet Soekiman
(1951-1952) dan kabinet Wilopo (1952-1953) sekitar 700 pengusaha pribumi
mendapat bantuan Kredit akan tetapi tidak satupun pengusaha pribumi yang
berhasil tumbuhmenjadi pengusaha mandiri.
- Berusaha mengembalikan kedaulatan Irian Barat kedalam pangkuan Republik Indonesia. Usaha ini sudah dilakukan dari terbentuknya kebinet pertama, namun selalu mengalami kegagalan, begitu juga dengan usaha dari Kabinet Wilopo ini. Hal ini juga dampak dari keagaglan-kegagalan perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Indoneis baru berhasil merebut kembali Irian Barat pada tahun 1969.
3. Keamanan
- Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai Negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara serta. Hukum menjadi alat utama untuk menstabilkan keamanan negara dari segala bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam tubuh negara sendiri, seiring terjadinya berbagai pemberontakan dari daerah-daerah.
- Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Masyarakat merupakan komponen penting dalam membentuk sebuah keamanan. Masyarakat yang tentram dan sadar akan pentinganya kedamaian sangat diperlukan untuk membentuk sebuah keamanan yang stabil.
4. Perburuhan
- Memperlengkapi perundang-undangan perubahan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional. Profesi buruh sudah menjamur di Indonesia di berbagai daerah. Banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai buruh ini menuntut adanya aturan formal yang jelas untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Perserikatan buruh juga banyak terbentuk. Fenomena ini tentunya dapat mengancam kestabilan sistem negara jika tuntutan buruh tidak terpenuhi.
5. Pendidikan
dan pengajaran
- Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Sejak zaman kolonial, kondisi pendidikan dan pengajaran di Indonesia terbilang sangat buruk. Apalagi sebelum kemerdekaan pendidikan hanya terbatas pada kaum laki-laki dan para priyayi. Hal ini tentu harus dibenahi, mulai dari sistemnya hingga pada tenaga-tenaga pendidik yang bersangkutan. Kebebasan untuk memperoleh pendidikan yang masih sangat kurang, harus segera di perbaiki, karena sumber daya manusia yang unggul akan mendukung juga bagi pembangunan nasional.
6. Luar
Negeri
- Mengisi politik luar negri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Cita-cita Indonesia dalam kancah internasional adalah terciptanya politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas disini berarti tidak memihak pada salah satu blok manapun dalam menempuh cara sendiri dalam menangani masalah internasional. Kemudian aktif, Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aktif dalam tujuan melaksanakan perdamaian dunia dan berpartisipasi meredeka ketegangan internasional. Penyimpangan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif muncul pada waktu berlangsungnya Kabinet Sukiman, yang pada akhirnya menyebabkan kabinet Sukiman mengalami kegagalan. Dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, sampai Kabinet Wilopo menerangkan kepada parlemen tentang bebas dalam perhubungan luar negeri sebagai kenyataan brhadapan dengan kedua blok yaitu blok barat dan blok timur. Dasar politik bebas aktif dengan mengingat: (a) paham tentang niat dan tujuan yang ikhlas dalam keanggotaan PBB. (b) pandangannya tentang kepentingan negara lain yang menyangkut kepentingan masa pendek atau panjang.
2.5. Kegagalan Program
Kerja Kabinet Wilopo
Kegagagalan program
kerja dalam kabinet Wilopo disebabkan oleh beberpa faktor. Pertama, masa kerja kabinet Wilopo terbilang cukup singkat yakini
mulai 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, sehingga waktu yang yang ada untuk
merealisasikan semua program kerja yang cukup banyak seperti disebutkan diatas
tidak mencukupi. Sebuah program kerja tentunya tidak bisa langsung terlaksana,
melainkan harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup
lama, sedangkan masalah-masalah yang terjadi selama kabinet Wilopo berlangsung
mengakibatkan kabinet ini harus mengakhiri masa kerjanya dalam waktu kurang
lebih satu tahun. Kedua, ‘musuh’ yang
dihadapi bangsa Indonesia kala berlangsungnya kabinet ini cukup berat, baik
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, dari dalam
kabinet juga muncul pertentangan antara petinggi-petinggi partai politik,
ditambah lagi dengan munculnya pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa
tidak mendapatkan haknya dari pemerintah pusat. Sedangkan dari luar negeri,
pertikaian dengan negeri Belanda atas masalah Irian Barat juga menyulitkan
Indonesia meraih kembali kedaulatan atas Irian Barat agar masuk wilayah
Indonesia. Sengketa ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena
kekuatan dari pihak Belanda yang sangat kuat, bahkan berbagai perjanjian yang
pernah diupayakan tidak mampu menyelesaikan kasus Irian Barat.
Ketiga, dalam tujuan mencapai kemakmuran rakyat, agaknya juga menemui hambatan karena kondisi perekonomian negara sendiri saat itu juga tengah mengalami penurunan, terjadi banyak kasus korupsi, serta terjadinya inflasi karena tingginya harga barang import dan rendahnya barang produksi untuk eksport, yang menyebabkan defisit kas negara.
Keempat, masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setalh kependudukan Jepang dan Revolusi sangatlah besar. Perkebunan-perkebunan dan isntalasi industry diseluruh penjuru negeri rusak berat. Mungkin yang paling penting ialah bahwa jumlah penduduk meningkat tajam. Produksi pangan meningkat namun tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Terjadinya berbagai kasus ledakan penduduk yang signifikan membuat keadaan semakin kacau. Di Jawa, produksi beras perkapita sedikit menurun dari Tahun 1950-1960.
Maka sejumlah besar import makanan masih diperlukan. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya semakin hari smeakin meningkat. Tetapi, dengan menurunnya jumlah lahan yang dimiliki banyak keluarga petani tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk menafkahi hidup mereka dan harus mencari pendapatan mereka dengan menjadi buruh upahan. Karena didearah desa tanah sudah menjadi sempit, maka terjadilah urbanisasi untuk mencari penghidupan yang lebih layak.
Keadaan ekonomi menjadi semakin memburuk dengan berakhirnya Perang Korea. Antara bulan Februari 1951 dan September 1952, harga karet, ekspor nasional yang terpenting turun 71%. Hal ini juga mengakibatkan pemasukan bagi uang pemerintah merosot tajam. Upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan yang dianggap tidak menguntungkan serta keluarnya cadangan emas dan devisa maka pemerintah mengankan bea tambahan sebesar 100-200% terhadap impor barang-barang mewah dan mengurangi pengeluaran. Langkah tersebut memperbaiki dampak yang paling buruk dari krisis ekonomi, tetapi menimbulkan akibat-akibat yang paling buruk terhadap para pendukung utama PNI. Masyumi mendukung kebijakan itu, sehingga meningkatkan ketegangan anatra PNI dengan Masyumi.
Berakhirnya Kabinet Wilopo
Koalisi PNI dan Masyumi dalam kabinet Wilopo tidak pernah berjalan
denagn baik pada bulan-bulan di tahun 1953 hakikat koalisi yang ada pun tinggal
sedikit dari beberapa jumlah koalisi. Pada masa kabinet ini, NU menarik diri
dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik. Perpecahan itu mengakibatkan
ketimpangan yang sangat signifikan, NU merasa lebih mudah untuk bekerjasama
dengan PNI dan PKI, daripada denagn Masyumi. PNI dan PKI pun juga merasa senang
karena dapat berhubungan dengan partai Islam kecuali Masyumi.
Pemerintah saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi
yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia
seperti, karet, timah dan kopra, sedang kecenderungan impor terus meningkat.
Karena penerimaan negara akan menurun dalam jumlah yang besar dan karena
banyaknya komitmen-komitmen lama yang harus dipenuhi maka adanya defisit tidak
dapat dihindarkan sekalipun diadakan penghematan-penghwmatan yang drastis.
Rencana kenaikan gaji para pegawai negeri sebesar 20% tetap dilaksanakan,
tetapi pembagian jatah beras pegawai terpaksa dihentikan, sedangkan hadiah
lebaran tidak diberikan .[3]
Kesulitan lain yang dihadapi ialah masalah panen yang menurun, sehingga perlu disediakan jumlah devisa yang lebih besar untuk mengimpor beras. Dalam usaha meningkatkan ekspor yang perlu untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran, pemerintah mengambil langkah menurunkan pajak ekspor serta menghapus sistem sertifikat yang oleh kabinet sebelumnya diadakan untuk meningkatkan penerimaaan negara dengan mengorbankan barang-barang yang pada waktu itu kuat pasarannya. Dilain pihak dilakukan pembatasan impor dengan jalan menaikan pajak terhadap barang-barang non-essensial dan mewajibkan para membayar uang muka sebesar 40%.
Mengenai program kabinet Wilopo terutama ditujukan pada persiapan pelaksanaan Pemilihan umum (untuk konstituante, DPR, dan DPRD), kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan. Sedang program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia serta memajukan politik bebas-aktif menuju perdamaian dunia. Wilopo bersama dengan kabinetnya berusaha untuk melaksanakan program itu sebaik-baiknya. Akan tetapi, kesukaran-kesukaran yang harus diselesaikan ialah timbulnya provinsialisme dan bahkan kapitalisme. ejala tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan, misalnya PRRI atau Permesta.
Dibeberapa tempat di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pusat. Alasan yang terutama adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat dari hasil ekspor misalnya lebih besar dari yang mereka dikembalikan oleh Pusat kepada Daerah. Mereka juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah. Timbul pula perkumpulan-perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperti Paguyuban Daya Sunda di Bandung Pertama gerakan kedaerahan Sunda mulai menunjukkan eksistensinya. Gerakan ini sekalipun lebih banyak menampakan manifestasinya dalam budaya, namun sebetulnya punya latar belakang politik. Manifestasi gerakan kedaerahan ini antara lain adalah Gerakan Daya Sunda. Kedua, Jawa Barat adalah basis Masyumi yang mendominasi parlemen daerah Jawa Barat maupun di Kota Besar Bandung. Tetapi di sisi lain ada gerakan Darul Islam yang kadang merugikan citra politik Islam karena keganasannya kerap di luar batas. Meskipun di tingkat pusat NU keluar dari Masyumi karena persoalan Menteri Agama pada 1952, tetapi di tingkat lokal secara ideologis untuk Jawa Barat kedua partai ini sebetulnya tidak terlalu berseberangan.
Surat kabar mingguan yang dikelola orang Tionghoa di
Jakarta Star Weekly mencermati benar situasi di Jawa Barat, khususnya di
Bandung sejak 1953. Menurut sebuah artikel pada 2 Mei 1953 Masyumi disebutkan
berhasrat agar Pemilu menggunakan sistem
distrik yang menguntungkan partai ini
terutama di Jawa Barat. Sejak 1953 orang Tionghoa juga mengkhawatirkan apa yang
disebut proviancialistis terutama yang digagas Gerakan Daya Sunda menjadi cukup
kuat pada tahun 1952-1953. Munculnya gerakan ini dituding menimbulkan
ketegangan. dan Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Ujangpandang.
Keadaan ini tentu membahayakan kehidupan negara Kesatuan dan merupakan langkah
mundur dari Sumpah Pemuda 1928.
Selain soal kedaerahan dan kesukuan, pada tanggal 17
Oktober 1952 timbul soal Angkatan Darat yang terkenal dengan peristiwa 17
Oktober 1952 . Peristiwa ini ditandai dengan perdebatan sengit di DPR selama
berbulan-bulan mengenal masalah pro dan kontra kebijaksanaan Menteri Pertahanan
dan pimpinan Angkatan Darat. Aksi ini dilakukan dengan penangkapan 6 orang
anggota parlemen. Konflik itu berimbas ke parlemen. Parlemen membahas masalah
itu yang kemudian tercetusnya mosi Manai Sophian. Manai mengusulkan supaya
diadakan reorganisasi dan mutasi di lingkungan Angkatan Perang dan kementrian
pertahanan. Mosi itu diterima oleh parlemen. Parlemen terlalu ikut campur dalam
urusan internal tentara. Tentara menolak mosi dengan melakukan tekanan kepada
presiden untuk membubarkan parlemen. Tuntutan itu ditolak presiden[4] . Manai Sopian Partai awalnya ketika masa
pergerakan nasional adalah Parindra (Partai Indonesia Raya) dan ketika masa
Revolusi ia berganti partai menjadi PNI (Partai Nasional Indonesia) yang
berideologikan Marhaenisme Bung Karno . Ia pernah menduduki Sekretaris Jenderal
PNI .
Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal Ali Budihardjo
dan sejumlah perwira yang merasa bertanggung jawab atas Peristiwa 17 Oktober
1952 di antaranya KSAP T.B. Simatupang dan KSAD A.H. Nasution mengundurkan diri
dari jabatannya. Kedudukan Nasution digantikan oleh Bambang Sugeng. Dengan
timbulnya, konflik antar kelompok didalam tubuh tentara maka kekuatan emreka
untuk menghadapi para pemberontak-pemberontak menurun. Kabinet Wilopo
kehilangan kepercayaan akibat kegagalan demobilisasinya. Inti peristiwa ini
adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar
membubarkan kabinet. Bahkan pada tanggal 17 Oktober 1952 muncul demonstrasi
rakyat terhadap presiden. Para demonstran itu menuntut kepada presiden agar
membubarkan parlemen serta meminta presiden memimpin langsung pemerintahan
sampai diselenggarakannya pemilu. Namun presiden menolak, dengan alasan bahwa
ia tidak mau menjadi diktator, tetapi mungkin pula khawatir apabila tuntutan
tentara dipenuhi ia akan ditunggangi oleh mereka.
Pada masa Natsir dan Sukiman, perselisihan Soekarno dengan masyumi berada disekitar pemerintahan, berbeda pula pada masa kabinet Wilopo perdebatan antara masyumi dengan Sukarno menyangkut pada masalah ideologi dan dasar Negara Indonesia. Hal ini pada awalnya ketika Sukarno berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Januari 1953. Pernyataan soekarno mendapat respon dari beberapa kalangan tidak terkecuali masyumi. Bahkan ketua masyumi Jawa Barat sangat keras menanggapi pidato Soekarno itu. Beliau mengatakan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Soekarno itu menimbulkan konflik ideologi dengan umat Islam yang dianut oleh sebagian besar umat di Indonesia. Namun, Natsir dan Sukiman tidak terlalu ambil pusing dengan statement Soekarno tersebut, mereka justru berupaya untuk memperkecil persoalan tersebut. Natsir mengatakan bahwa munculnya perbedaan itu sebagian akibat dari kekacauan dalam memahmi istilah , seperti ideologi Islam atau Negara nasional.[5] Untuk menghindari perdebatan yang panjang, Natsir meminta agar masalah ini dibahas secara internal masyarakat musllim tidak perlu dimuka umum.
Walaupun,pimpinan-pimpinan masyumi sudah berusaha untuk
meredakan dan mendinginkan situasi, Sukarno tetap mengangkat pembicaraan
mengenai hubungan antara Islam dengan Pancasila. Masalah ini disampaikan
Soekarno pada saat kuliah umum di UI tanggal 7 Mei 1953.[6] Sukarno juga menyatakan bahwa Islam sejalan
dengan demokrasi , Pemerintahan yang dipimpin Wilopo dari PNI dan Prawoto dari
Masyumi tidak berlangsung lama karena adanya perbedaan pendapat antara masyumi
dengan PNI dalam memecahkan berbagai masalah, terutama cara menyelesaikan
masalah sengketa Tanjung Morawa.
Kedudukan Kabinet ini semakin terguncang karena adanya Perisiwa Tanjung Morawa yang ada di Sumatera Utara yang diduduki secara ilegal. Peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara pada tanggal 16 Maret 1953. Pada tahun 1953 Pemerintah RI karasidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di daerah bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Namun sayangnya, banyak penggarap liar sudah berhasil menduduki daerah tersebut.
Usaha pemerintah untuk memindahkan mereka dengan cara musyawarah pun gagal karena dihalangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Oleh karena itu pada tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa menghancurkan wilayah itu dengan dijaga ketat oleh para barisan polisi. Untuk menghindari penghancuran itu BTI mengajak beberapa massa disekitar Tanjung Morawa. Mereka bersifat brutal sehingga aparat kepolisian pun mengeluarkan tembakan dan menyebabkan banyak korban luka-luka dan ada pula yang hingga tewas. Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Setelah Wilopo menyerahkan mandat, dikalangan partai politik terutama Masyumi dan PSI mengusulkan untuk membentuk kabinet presidensil dibawah pimpinan M.Hatta, namun Soekarno menolak usul tersebut dan tetap mencari formatur untuk membentuk kabinet yang baru.
