Selasa, 20 Januari 2015
Kabinet Burhanudin Harahap (12 Juli 1955-24 Maret 1956)
Kabinet Burhanudin
Harahap merupakan kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas
imbangan kekuasan parlemen sementara. Kabinet ini telah banyak
melaksanakan program dan mencapai keberhasilan dengan perbaikan masalah
dalam negeri yang mengganggu, tetapi kabinet ini telah mampu membuktikan
dengan keberhasilan program yang dicapainya dan kabinet ini mampu
menjaga keutuhannya sampai akhir jabatan.
b. Usaha Kabinet Burhanudin Harahap
Setelah gagalnya
Kabinet Ali I mempertahankan kepemimpinan Pemerintah akibat “Peristiwa
27 Juni 1955” segenap rakyat merasa tidak percaya lagi pada kewibawan
Pemerintah untuk mengatur negara. Maka Presiden menunjuk tim formatur
untuk membentuk kabinet baru yaitu menunjuk Burhanudin Harahap dari
partai Masyumi, sebenarnya Burhanudin ingin berkoalisi dengan PNI dan
Non partai tetapi gagal karena ketidaksepakatan. Maka terbentuklah
Kabinet baru dari partai Masyumi, dan koalisi partai-partai kecil,
Burhanudin Harahap sebagai Perdana Menteri yang mempunyai misi menitik
beratkan perhatian pada pemulihan kewibawaan dan kepercayaan rakyat dan
tentara terhadap Pemerintahan (Poesponegoro 1984).
Adapun usaha-usaha yang dilakukannya:
1) Melaksanakan
pemilu yang telah dilaksanakan Kabinet sebelumnya dan dapat terealisasi
pada Kabinet ini, sampai dengan tahun 1955 terjadi
kepincangan-kepincangan politik diliputi suasana demokrasi parlemen
model Belanda. Parpol tidak bertindak sebagai penyalur aspirasi rakyat
tetapi hanya memperjuangkan kepentingan golongan, maka Pemerintah
menanggapi tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu dan dapat
terealisasi pada Kabinet Burhanudin Harahap. Pelaksanaan pemilu untuk
DPR tanggal 29 September 1955 dan untuk konstituante tanggal 15 Desember
1955, empat parpol muncul sebagai pemenang PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Untuk DPR, PNI mendapat 57 kursi, masyumi 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI
39 kursi. Hasil dari pemilihan umum belum bisa memenuhi harapan rakyat,
karena tawar menawar kedudukan dan cekcok antar partai berlangsung
terus.
2. Pengisian
Jabatan KSAD yang menjadi lowong karena adanya pengunduran diri dari
Bambang Utoyo dan digantikan oleh Bambang Sugeng yang diboikot oleh
kolonel Zulkifli Lubis atau dikenal “Peristiwa 27 Juni 1955” yang
menjatuhkan Kabinet Ali II dan menjatuhkan wibawa Pemerintah, sehingga
untuk menentramkan keadaan, kebinet Burhanudin Harahap mengambil
tindakan dengan mengangkat kolonel A.H. Nasution (Bekas KSAD sebelumnya)
dengan pengangkatan ini Kabinet Burhanudin Harahap mendapatkan dukungan
dan simpati Angkatan Darat (AD) dan rakyat (Poesponegoro 1984).
c. Politik Luar Negeri
Pada masa Kabinet
Burhanudin Harahap ada beberapa prestasi mengenai politik Luar Negeri
yaitu berhasilnya Kabinet ini membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Dengan
ketentuan-ketentuan persetujuan ekonomi keuangan yang berarti untuk
Indonesia, dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan persetujuan
KMB. Yang kedua Kabinet Burhanudin Harahap berhasil mendapatkan bantuan
kredit pangan dari AS oleh Menlu dan Dubes AS yang bernilai $
96.700.000. diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun (Fernandes 1988:
95-97).
d. Kejatuhan Kabinet Burhanudin Harahap
Kabinet ini
memerintah 5-6 bulan setelah perhitungan suara hasil pemilu diumumkan
tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanudin Harahap mengundurkan diri,
menyerahkan mandatnya kepada presiden karena tidak mendapatkan cukup
kursi dan masa tugasnya sudah habis. Jadi Kabinet ini jatuh bukan
keretakan didalam tubuh Kabinet ini dan juga bukan kelompok oposisi yang
mencetuskan mosi tidak percaya, Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet
Demissioner selama 20 hari sampai terbentuknya Kabinet baru (Lapian
1996).
